Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 samapai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang berkuasa adalah :
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Setelah bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet pertama yang membentuk NKRI adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI menolak ikut serta dalam komite karena merasa tidak diberi kedudukan yang tepat sesuai dengan kekuatannya.
Tokoh-tokoh terkenal yang mendukung kabinet ini adalah Sri Sultan HB IX, Mr. Asaat, Mr. Moh Roem, Ir Djuanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusuma. Program pokoknya adalah :
a. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
b. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
c. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
d. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan
e. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat
Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, masalah dalam keamanan negeri, seperti gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
Presiden menunjuk Sartono (ketua PNI) menjadi formatur.
Hampir 1 bulan Sartono membuat kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi, tetapi gagal.
Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 23 hari (28 Maret 1951-18 April 1951).
Presiden menunjuk Sukiman (Masyumi) dan menunjuk Djojosukarto sebagai formatur, mereka berhasil membentuk kabinet koalisi antara Masyumi, PNI, dan sejumlah partai kecil.
Memiliki 7 pasal, mirip dengan Kabinet Natsir.
Usia tidak jauh beda dengan Kabinet Natsir karena menghadapi berbagai macam masalah seperti krisis moral, korupsi pada setiap lembaga pemerintahan, dan kegemaran terhadap barang-barang mewah.
Penyebab ketidakstabilan Kabinet Sukiman :
a. Hubungan dengan militer yang kurang baik (sikap pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan kurang tegas.
b. Adanya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar AS, Merle Cochran mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) atau UU kerjasama keamanan yang dinilai sangat merugikan IndonesiaKarena harus memperhatikan kepentingan AS.
c. Dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat.
DPR menggugat Kabinet Sukiman sehingga mengalami kejatuhan dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
Mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, PSI.
Wilopo adalah tokoh PNI.
Program kerja ada 6 pasal, yang paling penting adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.
Masalah yang menggoyahkan Kabinet Wilopo:
a. Masalah angkatan darat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. Dilatarbelakangi oleh :
i. Masalah ekonomi (perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan hasil ekspor Indonesia),
ii. Reorganisasi (profesionalisasi tentara): menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang menjurus ke arah perpecahan.
Parlemen mengecam tindakan pemerintah. Pada tanggal 17 Oktober 1952, muncul demokrasi rakyat terhadap presiden yang menuntut presiden membubarkan parlemen serta memintanya memimpin langsung pemerintahan sampai diselenggarakannya pemilu, tetapi presiden menolaknya. Menteri Pertahanan Sekjend Ali Budiharjo dan sejumlah perwira yang merasa bertanggungjawab atas peristiwa 17 Oktober 1952 (KASD TB. Simatupang dan KSAD A.H. Nasution) mengundurkan diri dari jabatannya. KSAD A.H. Nasution diganti oleh Bambang Sugeng. Peristiwa ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
b. Masalah tanah di Tanjung Morawa (kecamatan di Sumatera Timur), di mana di daerah itu terdapat perkebunan asing. Para pengusaha asing menuntut pengembalian lahan perkebunan mereka, tetapi rakyat menolak karena mereka sudah menggarapnya sejak Zaman pendudukan Jepang. Pada tanggal 16 Maret 1953, terjadi pentraktoran lahan tersebut. Hal itu menimbulkan protes dari rakyat yang disambut tembakan oleh polisi sehingga jatuh korban di kalangan rakyat.
Peristiwa di atas dijadikan sarana oleh kelompok yang antikabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Mosi tidak percaya muncul di parlemen.
Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Preisden tanggal 2 Juni 1953.
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
Terbentuk setelah 2 bulan Kabinet Wilopo mundur.
Mendapat dukungan dari PNI dan NU, Masyumi sebagai oposisi.
Programnya 4 pasal :
a. Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan, kemakmuran dan segera menyelenggarakan Pemilu.
b. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
c. Program luar negeri :
i. Pelaksanaan politik bebas aktif.
ii. Peninjauan kembali Persetujuan KMB.
d. Penyelesaian pertikaian politik.
Kesulitan mewujudkan peningkatan keamanan dan kemakmuran karena inflasi dan korupsi.
Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menuntut Aceh sebagai Propinsi. Daud Beurueh (pimpinan PUSA) menilai bahwa tuntutan itu diabaikan dan menyatakan Aceh sebagian dari NII.
Penyebab jatuhya Kabinet Ali
• Masalah angkatan darat. Setelah peristiwa 17 Oktober, Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng. Bambang Sugeng memohon untuk berhenti karena tugasnya dirasakan sangat berat dan pemerintah mengangkat Bambang Utoyo sebagai KSAD baru, tetapi Angkatan Darat di bawah KSAD Zulkifli Lubis menolak. Ketika Bambang Utoyo dilantik pada tanggal 27 Juni 1955, TNI AD memboikot pengangkatan itu karena Bambang Utoyo adalah KSAD yang tidak pernah berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD).
Karena berbagai hal di atas, kabinet ini dinilai gagal. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada wakil Presiden.
Di balik kegagalannya, kabinet Ali memiliki kesuksesan, di antaranya adalah menyiapkan pemilihan umum dan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika.
5. Kabinet Burhanudi Harahap (12 Agustus 1955-3Maret 1956)
Burhanudin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk partai oposisi..
Hasil yang menonjol adalah penyelenggaraan Pemilu untuk yang pertama kalinya bagi Indonesia. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.
Peristiwa tanggal 27 Juni 1955 berhasil diselesaikan dengan mengembalikan Nasution sebagai KSAD.
Prestasi lainnya adalah pembubaran Uni Indonesia Belanda.
Setelah hasil-hasil pemilihan umum di ketahui mengubah susunan dan keseimbangan perwakilan di DPR. Tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanudin mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet ini merupakan kabinet peralihan dari DPR. Sementara ke DPR hasil Pemilu.
6. Kabinet Alisastroamidjojo II
Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.
Program pokok kabinet ini :
a. Pembatalan KMB pada tanggal 3 Mei 1956 untuk memperbaiki masalah ekonomi yang mengalami kesulitan, disusul oleh munculnya gerakan separatisme yang dikenal dengan PRRI/Permesta.
b. Perjuangan mengembalikan Iriran Barat ke pangkuan RI.
c. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian.
d. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.
Tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada presiden.
Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri.
7. Kabinet Karya (Zaken kabinet (kabinet kerja)) (9 April 1957-10 Juli 1959)
Resmi dilantik 9 April 1957 tidak berdasarkan atas dukungan dari parlemen. Di bawah 3 orang wakil PM, yaitu Hardi, Idham Chalid dan Leimena.
Untuk mengatasi masalah Irian Barat dan keuangan yang sangat buruk, menyusun 5 pasal (Pancakarya)
a. Membentuk dewan nasional dan menampung/menyalurkan aspirasi dari kekuatan-kekuatan nonpartai yang ada di masyarakat.
b. Normalisasi keadaan Republik.
c. Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB.
d. Memperjuangkan Irian Barat.
e. Mempercepat proses pembangunan.
Mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) pada tanggal 14 September 1957.
Tanggal 30 November 1957 perstiwa percobaan pembunuhan atas presiden Soekarno (Peristiwa Cikini) pelaku diduga pemuda pendukung Zulkifli Lubis.
Prestasi yang didapat:
• Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia dengan deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Melalui deklarasi Djuanda tercipta Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
sumber:
http://adha-westprog.blogspot.com/2008/01/masa-demokrasi-liberal.html
sumber:
http://adha-westprog.blogspot.com/2008/01/masa-demokrasi-liberal.html
0 comments: